TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi mengirimkan bantuan 10 ribu ton beras ke Palestina pada 7 Juli 2025 sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dukungan terhadap masyarakat Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Namun, kebijakan ini turut menjadi perhatian sejumlah kalangan, termasuk pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli. Ia menilai bahwa langkah tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks kondisi pangan nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan.

"Pemimpin bukan diukur dari citra global, tapi dari keberpihakan yang konkret pada rakyatnya sendiri," ujar Pieter kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Ia menyampaikan bahwa solidaritas terhadap Palestina merupakan nilai luhur yang patut dijaga. Namun, ia mempertanyakan apakah Indonesia saat ini berada dalam posisi yang cukup kuat untuk memberikan bantuan pangan, mengingat masih banyak warga yang mengalami kerawanan pangan.

Mengutip data Kompas (2 Juli 2025), lebih dari 20 juta warga Indonesia tercatat mengalami kerentanan pangan. Angka stunting anak-anak masih tinggi di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah wilayah Kalimantan. Jutaan keluarga juga masih bergantung pada bantuan sosial, sementara harga bahan pokok terus mengalami kenaikan.

Perum Bulog sebelumnya mengonfirmasi bahwa per Februari 2025, cadangan beras pemerintah sempat berada di bawah ambang batas aman akibat gangguan iklim dan gagal panen di beberapa wilayah.

Baca juga: Viral WNI Bikin Ulah di Jepang, Pemerintah Bantah Isu Jepang Tutup Akses Bagi Pekerja Asal Indonesia

Dalam konteks tersebut, Pieter menilai bahwa pengiriman beras ke luar negeri bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut prioritas kebijakan dan keberpihakan terhadap kebutuhan domestik.

Ia menyarankan agar bentuk empati terhadap Palestina tetap ditunjukkan, namun bisa melalui jalur diplomatik, dukungan medis, atau peran aktif dalam upaya perdamaian internasional.

Pieter menutup dengan harapan agar kebijakan luar negeri tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.