TRIBUNNEWS.COM - Pada Senin (11/8/2025), kantor Media Pemerintah di Gaza melaporkan bahwa hanya 1.334 truk bantuan dari total 9.000 truk yang seharusnya diizinkan masuk ke Gaza dalam 15 hari terakhir, Al Jazeera melaporkan.

Situasi ini dinilai memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Pernyataan ini sejalan dengan laporan Badan Pertahanan Sipil Gaza yang mengatakan sedikitnya 2.500 warga Palestina yang terluka telah meninggal sejak Maret, karena Israel terus menolak mengoordinasikan sebagian besar misi penyelamatan.

Badan Pertahanan Sipil Gaza adalah layanan darurat dan penyelamatan utama yang beroperasi di Jalur Gaza.

Organisasi ini bertanggung jawab untuk merespons keadaan darurat sipil, terutama selama konflik, BBC mencatat.

Tugas utama mereka adalah mencari dan menyelamatkan korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan setelah serangan udara.

Mereka juga bertugas memadamkan kebakaran, menangani bahan peledak yang tidak meledak, dan mengangkut korban ke fasilitas medis.

nggota Badan Pertahanan Sipil Gaza bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya, sering kali menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi kejadian setelah serangan untuk mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan pertama.

Kondisi Kemanusiaan dan Pengiriman Bantuan

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, enam orang lagi meninggal akibat kelaparan atau kekurangan gizi dalam 24 jam terakhir, menambah jumlah korban tewas menjadi 175 orang, termasuk 93 anak-anak, sejak perang dimulai.

Lembaga kemanusiaan internasional menyebut situasi ini sebagai bencana kelaparan yang sedang berlangsung.

Baca juga: Trump Enggan Bahas Rencana Israel, tapi Sebut Hamas Tak Boleh Ada di Gaza

Gaza menghadapi krisis kelaparan parah yang telah menyebabkan ratusan kematian, terutama di kalangan anak-anak, dan malnutrisi ekstrem yang mengancam ribuan lainnya.

Krisis ini dipicu oleh pembatasan akses bantuan yang ketat, blokade, serta perusakan infrastruktur vital seperti rumah sakit dan pabrik roti akibat perang.

Organisasi internasional seperti PBB dan WHO secara tegas memperingatkan bahwa kondisi ini adalah "kelaparan massal yang dibuat dan disengaja". 

Mereka mendesak agar akses bantuan kemanusiaan dibuka tanpa batas untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar.

Meskipun Israel mengatakan telah mengizinkan pengiriman bahan bakar, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa kekurangan bahan bakar telah sangat mengganggu layanan rumah sakit.