TRIBUNNEWS.COM - Investigasi terbaru dari Tech Transparency Project (TTP) mengungkap fakta mengejutkan.

TTP mengungkap platform X (sebelumnya Twitter) dan WhatsApp digunakan untuk memperdagangkan senjata ilegal.

Senjata-senjata yang dijual di antaranya termasuk senjata militer buatan Amerika Serikat (AS) oleh pedagang yang terkait kelompok Houthi di Yaman.

The Guardian melaporkan, TTP menemukan sedikitnya 130 akun X dan 67 akun WhatsApp Business yang terlibat dalam promosi dan penjualan senapan berkekuatan tinggi, peluncur granat, hingga perlengkapan militer lainnya.

Banyak dari akun tersebut berlokasi di Sana’a, wilayah yang dikuasai kelompok Houthi sejak 2014.

Sejumlah senjata yang dijual tercatat masih membawa label "Milik Pemerintah AS", memunculkan kekhawatiran soal asal-usul senjata tersebut.

JPost menyebut, senjata-senjata ini kemungkinan berasal dari stok militer AS yang tertinggal saat penarikan pasukan dari Afghanistan atau diselundupkan lewat jalur gelap.

Sebagian besar akun yang terlibat mengiklankan senjata melalui fitur unggahan biasa maupun fitur video panjang yang hanya tersedia bagi pengguna X Premium.

TTP mencatat, beberapa akun memanfaatkan status bisnis di X dengan kategori seperti "Toko Senjata" dan bahkan memasang tautan ke WhatsApp Business untuk transaksi lebih lanjut.

Lebih dari setengah akun X yang diselidiki TTP juga mengunggah konten pro-Houthi, termasuk logo dan slogan khas kelompok tersebut.

Baca juga: Pelabuhan Eilat Akan Ditutup, Serangan Houthi Picu Krisis Keuangan Buat Ekonomi Israel Kolaps

Salah satu akun, @yeusaf_mm, secara terbuka menyebut dirinya sebagai akun jual beli senjata dan memiliki ribuan pengikut.

TTP juga menemukan, Meta, perusahaan induk WhatsApp, gagal memoderasi konten yang diunggah ke katalog bisnis.

Salah satu akun di WhatsApp menawarkan senjata lengkap dengan gambar dan harga, termasuk senapan M4 Amerika dan perlengkapan tempur seperti helm balistik dan kacamata malam.

Menurut laporan TTP, beberapa pedagang senjata bahkan mencantumkan tautan ke akun Facebook dan Instagram, memungkinkan promosi silang lintas platform milik Meta.

Ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kebijakan perdagangan yang melarang penjualan senjata.