TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komite Pembangunan Internasional Parlemen Inggris, Sarah Champion, mendesak pemerintah menjelaskan dasar hukum ekspor suku cadang F-35 ke Israel.

Dalam surat yang dikirimkan kepada Menteri Bisnis Jonathan Reynolds pada Kamis (26/6/2025), Champion menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan ekspor komponen buatan Inggris yang berpotensi digunakan dalam serangan di Gaza.

“Saya tetap khawatir bahwa ada risiko nyata komponen senjata buatan Inggris dapat digunakan dalam serangan, termasuk terhadap pekerja bantuan atau infrastruktur kemanusiaan,” tulisnya, dilansir Middle East Eye.

Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum internasional sangat penting jika Inggris ingin mengambil posisi kepemimpinan global.

Pemerintah Buat Pengecualian untuk Program F-35 Global

Menurut BBC, pada September 2024, pemerintah Inggris telah menangguhkan sekitar 30 lisensi ekspor senjata setelah peninjauan menemukan risiko pelanggaran serius hukum humaniter oleh Israel.

Pengecualian dibuat untuk komponen jet tempur F-35 karena suku cadang tersebut merupakan bagian dari rantai pasokan global dan dianggap penting untuk stabilitas armada internasional.

Dokumen pengadilan menunjukkan pejabat Inggris sempat berdiskusi dengan Amerika Serikat untuk menghentikan pengiriman ke Israel, sebab terbentur kesepakatan multinasional dalam program F-35 yang dipimpin AS.

Keputusan apa pun terkait pembatasan ekspor harus disetujui secara konsensus oleh seluruh negara peserta program.

Kelompok HAM Palestina Ajukan Gugatan ke Pengadilan

Times of Israel melaporkan bahwa organisasi HAM Palestina, Al-Haq, bersama Global Legal Action Network, mengajukan gugatan terhadap pemerintah Inggris atas ekspor komponen F-35 ke Israel.

Baca juga: AS Kirim Jet Tempur F-16, F-22, dan F-35 ke Timur Tengah di Tengah Konflik Iran Vs Israel

Pengadilan Tinggi Inggris menolak gugatan tersebut pada 13 Mei 2025.

Hakim menyatakan isu ini termasuk urusan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional yang berada di bawah kewenangan eksekutif, bukan pengadilan.

Pengadilan juga menyebut komponen buatan Inggris dikirim ke fasilitas perakitan di AS, Italia, dan Jepang sebelum didistribusikan ke mitra, termasuk Israel.

Dua hakim menegaskan bahwa penghentian pengiriman suku cadang akan berdampak negatif terhadap kerja sama pertahanan dan perdamaian internasional.

Amnesty dan Oxfam Tetap Desak Penghentian Ekspor Senjata

Kayhan menyebut Amnesty International, Oxfam, dan GLAN menganggap putusan tersebut mengecewakan, tetapi mereka menegaskan akan terus menekan pemerintah Inggris untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel.