TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap keinginannya untuk mengambil alih Jalur Gaza Palestina di tengah meningkatnya agresi brutal Israel.

Pernyataan itu diutarakan Presiden Trump saat menghadiri forum bisnis di Qatar pada Kamis (15/5/2025).

Dalam forum itu, Trump menjelaskan bahwa "hampir tidak ada bangunan yang tersisa lagi" di Jalur Gaza. Ia mengklaim bahwa sekitar 70 persen infrastruktur Gaza telah hancur akibat konflik yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023.

Oleh karena itu, Trump ingin mengambil alih Gaza serta merelokasi hampir 2 juta pengungsi Palestina untuk mengembangkan wilayah tersebut menjadi kawasan wisata.

“Ini bukan soal mencoba menyelamatkan sesuatu. Tidak ada lagi bangunan di sana. Orang-orang hidup di bawah reruntuhan bangunan yang telah runtuh, dan itu tidak bisa diterima," ucap Trump dikutip dari Al Jazeera.

"Saya ingin melihat (Gaza) menjadi freedom zone (zona kebebasan). Dan jika perlu, saya rasa saya akan bangga jika Amerika Serikat mengambil alih, menjadikannya zona kebebasan. Biarkan hal-hal baik terjadi di sana," imbuhnya.

Trump tidak menjelaskan secara rinci apa makna atau implementasi dari konsep tersebut dalam pernyataan singkatnya kali ini.

Namun para ahli memperkirakan rencana Trump ini dimaksudkan agar Gaza habisa dikuasai oleh AS dan sekutu, dengan cara membebaskan rakyat Palestina dari ekstremisme Hamas.

Trump Bakal Ubah Gaza Jadi Riviera

Trump pertama kali melontarkan ide agar AS mengambil alih Gaza pada Februari lalu.

Baca juga: Krisis Gaza: Perjuangan anak laki-laki mencari makanan untuk keluarganya

Saat itu, ia mengatakan ingin mengubah Gaza menjadi "Riviera-nya Timur Tengah."

Riviera sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis, desa-desa berwarna-warni di tebing, serta kaya sejarah dan kuliner khas.

Trump menganggap bahwa langkah ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketegangan di Gaza dan memecahkan masalah demografis dan politik yang terkait dengan wilayah tersebut.

Namun karena gagasan ini tidak memiliki dasar hukum atau dukungan internasional, sehingga menimbulkan banyak kontroversi, bahkan sejumlah pihak banyak yang menolak usulan tersebut.

Termasuk dari rakyat Palestina, negara-negara Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).