TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sri Mulyani berujar, outlook defisit APBN tahun 2025 akan mencapai Rp 662 triliun atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga, ini lebih besar dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Jadi 4,7 Persen-5 Persen

"Defisit total Rp 662 triliun menjadi 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable (terkendali)," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Sri Mulyani memaparkan, defisit ini dipicu oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara. Outlook pendapatan negara diperkirakan hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun atau 95,8 persen dari target sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Lalu, penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9 persen dari target Rp 2.189,3 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai justru diperkirakan melampaui target, yakni mencapai Rp 310,4 triliun atau 102,9 persen dari target Rp 301,6 triliun.

Baca juga: Jelang Pemberlakuan Tarif Resiprokal, Pemerintah RI Jalin Komunikasi dengan Mendag dan Menkeu AS

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan hanya mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target Rp 513,6 triliun. Kemudian, penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp 1 triliun, atau 170,7 persen dari target Rp 600 miliar.

Di sisi lain, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.527,5 triliun atau 97,4 persen dari target Rp 3.621,3 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun dari total SAL 2024 yang mencapai Rp 457,5 triliun.

“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” kata Sri Mulyani.